Kapolri Terbitkan Aturan Baru Kode Etik Polri, Sidang Listyo Sigit Jadi Sorotan

Berita29 views

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menerbitkan aturan baru mengenai Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Peraturan tersebut muncul menjelang pelaksanaan sidang etik terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang dijadwalkan berlangsung pada pekan depan.

Aturan baru itu tertuang dalam Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022. Regulasi tersebut ditandatangani dan diundangkan pada 16 November 2026, dengan sejumlah perubahan terkait mekanisme pemeriksaan, komposisi majelis, hingga pelaksanaan sidang secara elektronik.

Penerbitan Perpol ini langsung menjadi perhatian karena berdekatan dengan agenda sidang etik Listyo Sigit. Mantan Kapolri tersebut merupakan salah satu pihak yang disebut dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengakui bahwa penanganan perkara Listyo menjadi salah satu pertimbangan dalam perubahan aturan tersebut. Polri menyatakan regulasi baru diperlukan untuk mengakomodasi mekanisme penegakan kode etik terhadap perkara yang melibatkan mantan pejabat dengan pangkat tertinggi di institusi kepolisian.

Perpol Nomor 4 Tahun 2026 Resmi Diterbitkan

Perpol Nomor 4 Tahun 2026 mengubah sejumlah ketentuan dalam regulasi sebelumnya, yakni Perpol Nomor 7 Tahun 2022. Perubahan tersebut mencakup beberapa bagian penting dalam proses penegakan kode etik anggota Polri.

Menurut penjelasan Polri, terdapat sembilan perubahan dan penyesuaian norma. Beberapa di antaranya berkaitan dengan hak mengajukan banding, audit investigasi, batas waktu pemanggilan, komposisi majelis KKEP, serta kehadiran terduga pelanggar dalam persidangan.

Perubahan lainnya menyangkut masa penempatan di tempat khusus dan ketentuan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Penyesuaian tersebut menjadi bagian dari pembaruan mekanisme penanganan pelanggaran kode etik di lingkungan Polri.

Kapolri Akui Kasus Listyo Menjadi Salah Satu Pertimbangan

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyampaikan bahwa perkara yang melibatkan Listyo Sigit menjadi salah satu pertimbangan utama penerbitan aturan baru.

Situasi tersebut dinilai membutuhkan penyesuaian mekanisme karena pihak yang menjalani proses etik merupakan mantan Kapolri dengan pangkat jenderal bintang empat. Oleh sebab itu, ketentuan mengenai susunan majelis dan mekanisme persidangan menjadi salah satu bagian yang diperbarui.

Meski demikian, penerbitan aturan baru tidak otomatis menentukan hasil sidang etik. Majelis KKEP tetap harus memeriksa dugaan pelanggaran berdasarkan bukti, keterangan, dan ketentuan yang berlaku.

Sembilan Perubahan Penting dalam Aturan Baru Polri

Perpol Nomor 4 Tahun 2026 membawa sejumlah perubahan yang memengaruhi pelaksanaan sidang kode etik. Berikut poin-poin utama yang disampaikan Polri mengenai revisi aturan tersebut.

1. Hak Mengajukan Banding Dibatasi

Perubahan pertama terdapat pada Bab Ketentuan Umum angka 6 Pasal 1 mengenai pihak yang berhak mengajukan banding.

Dalam aturan sebelumnya, pengajuan banding dapat dilakukan oleh pelanggar, suami atau istri, anak, maupun orang tua pelanggar. Setelah revisi, hak tersebut dibatasi hanya untuk pelanggar yang bersangkutan.

Artinya, keluarga tidak lagi menjadi pihak yang dapat mengajukan banding atas putusan sidang etik. Pengajuan keberatan terhadap putusan harus dilakukan langsung oleh anggota yang menjalani proses pemeriksaan etik.

2. Audit Investigasi Diperkuat dengan Gelar Perkara

Perubahan kedua berkaitan dengan Pasal 15 mengenai audit investigasi. Dalam ketentuan baru, disisipkan ayat (4a) yang mengatur pelaksanaan gelar perkara berdasarkan laporan hasil audit investigasi.

Gelar perkara tersebut melibatkan sejumlah fungsi internal Polri, yaitu inspektorat pengawasan, sumber daya manusia, fungsi hukum, serta profesi dan pengamanan.

Keterlibatan berbagai fungsi tersebut dimaksudkan untuk memberikan pembahasan yang lebih menyeluruh sebelum proses penanganan pelanggaran dilanjutkan.

3. Batas Waktu Pemanggilan Berubah

Perubahan ketiga terdapat pada Pasal 19 ayat (5) mengenai batas waktu penyampaian surat panggilan dan permohonan kesediaan pemeriksaan.

Sebelumnya, surat harus disampaikan paling lambat tiga hari kerja sebelum pemeriksaan. Dalam aturan terbaru, ketentuan tersebut diubah menjadi paling lambat tiga hari kalender.

Perubahan ini membuat penghitungan waktu menjadi berbeda. Hari Sabtu, Minggu, dan hari libur tetap masuk dalam perhitungan tiga hari kalender.

4. Pangkat Anggota Majelis KKEP Disesuaikan

Perubahan keempat terdapat pada Pasal 42 ayat (3) mengenai persyaratan kepangkatan anggota majelis KKEP.

Aturan sebelumnya mensyaratkan anggota majelis memiliki pangkat sama atau lebih tinggi daripada terduga pelanggar. Dalam Perpol terbaru, anggota majelis dapat berpangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah.

Ketentuan ini menjadi salah satu bagian yang mendapat perhatian menjelang sidang etik Listyo Sigit. Sebagai mantan Kapolri, Listyo memiliki pangkat jenderal bintang empat sehingga penyusunan majelis membutuhkan penyesuaian sesuai aturan baru.

5. Sidang Etik Bisa Dilaksanakan Secara Daring

Perubahan kelima terdapat pada Pasal 59 ayat (2). Ketentuan terbaru memungkinkan terduga pelanggar menghadiri sidang KKEP secara langsung maupun melalui media elektronik.

Kehadiran secara daring tetap membutuhkan persetujuan Ketua KKEP. Dengan demikian, penggunaan konferensi video bukan hak otomatis yang dapat dipilih sendiri oleh terduga pelanggar.

Ketentuan ini memberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan persidangan tanpa menghilangkan kewenangan majelis untuk menentukan mekanisme kehadiran.

6. Komposisi Majelis Sidang Banding Turut Diubah

Perubahan keenam menyangkut Pasal 74 ayat (3) mengenai komposisi anggota KKEP Banding.

Dalam ketentuan baru, anggota majelis banding dapat memiliki pangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah dibandingkan pangkat pelanggar.

Penyesuaian tersebut sejalan dengan perubahan komposisi majelis pada sidang etik tingkat pertama. Ketentuan ini juga memberikan dasar bagi Polri untuk menyusun keanggotaan majelis sesuai kebutuhan dan persyaratan kepangkatan.

7. Masa Penempatan di Tempat Khusus Dipersingkat

Perubahan ketujuh terdapat pada Pasal 98 ayat (4). Masa penempatan di tempat khusus atau Patsus yang sebelumnya paling lama 30 hari kerja diubah menjadi paling lama 20 hari kalender.

Perubahan ini juga berkaitan dengan penyesuaian mekanisme penanganan perkara terhadap ketentuan hukum acara pidana yang menjadi rujukan Polri.

Perbedaan hari kerja dan hari kalender membuat penghitungan masa penempatan menjadi berbeda. Dalam sistem kalender, akhir pekan dan hari libur tetap dihitung sebagai bagian dari masa penempatan.

8. Ketentuan Patsus dalam Pasal 109 Ikut Disesuaikan

Perubahan kedelapan berkaitan dengan Pasal 109 ayat (1) huruf d. Ketentuan mengenai penempatan pada tempat khusus yang sebelumnya paling lama 30 hari kerja diubah menjadi paling lama 20 hari kalender.

Dengan adanya perubahan tersebut, pengaturan masa Patsus dalam beberapa ketentuan menjadi lebih selaras. Pelaksanaan penempatan tetap harus mengikuti pertimbangan dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan.

9. Ketentuan PTDH Mengalami Perubahan

Perubahan kesembilan berkaitan dengan Pasal 111 ayat (2), khususnya huruf c mengenai syarat pemberhentian tidak dengan hormat.

Dalam aturan sebelumnya terdapat rumusan mengenai tindak pidana yang diancam dengan pidana lima tahun. Perpol terbaru menambahkan frasa “atau lebih” sehingga rumusannya menjadi tindak pidana yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih.

Perubahan ini memperjelas cakupan ketentuan terkait ancaman pidana yang dapat menjadi pertimbangan dalam penerapan sanksi administrasi PTDH.

Sidang Etik Listyo Sigit Dijadwalkan Pekan Depan

Polri memastikan sidang Komisi Kode Etik Profesi terhadap Listyo Sigit dijadwalkan berlangsung pada pekan depan. Informasi tersebut disampaikan oleh Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko.

Menurut Trunoyudo, Divisi Propam Polri sedang mempersiapkan susunan majelis perwira tinggi yang akan menangani sidang tersebut. Pembentukan majelis mengacu pada ketentuan dalam Perpol Nomor 4 Tahun 2026, khususnya Pasal 42.

Persiapan tersebut menjadi perhatian karena Listyo merupakan mantan Kapolri dengan pangkat jenderal bintang empat. Aturan baru memungkinkan anggota majelis memiliki pangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah dari terduga pelanggar.

Dengan ketentuan tersebut, majelis dapat disusun dari perwira tinggi Polri yang memenuhi persyaratan kepangkatan. Namun, nama-nama anggota majelis yang akan memeriksa Listyo masih menunggu pengumuman resmi.

Polri Tegaskan Tidak Ada Perlakuan Istimewa

Polri sebelumnya menegaskan bahwa setiap anggota memiliki kedudukan yang sama dalam proses penegakan hukum internal. Pangkat maupun jabatan tidak boleh menjadi alasan untuk memberikan perlakuan khusus.

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah perhatian publik terhadap sidang etik mantan Kapolri. Polri menyatakan mekanisme pembentukan majelis mengacu pada aturan yang berlaku, bukan ditentukan berdasarkan kedudukan pribadi pihak yang diperiksa.

Penjelasan mengenai komposisi majelis menjadi penting untuk memastikan proses persidangan berjalan sesuai prosedur. Publik juga menantikan keterbukaan mengenai tahapan pemeriksaan dan keputusan yang nantinya dihasilkan.

Hubungan Sidang Etik dengan Kasus Dugaan Penyadapan

Sidang etik Listyo Sigit berkaitan dengan perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Perkara tersebut sebelumnya menjadi perhatian setelah sejumlah nama perwira tinggi Polri dikaitkan dengan dugaan akses terhadap informasi elektronik tanpa hak.

Dalam perkembangan kasus tersebut, Listyo termasuk pihak yang disebut telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan. Namun, proses etik dan penyidikan pidana merupakan dua jalur berbeda yang memiliki mekanisme serta konsekuensi hukum masing-masing.

Sidang KKEP bertujuan memeriksa dugaan pelanggaran kode etik profesi. Sementara itu, penyidikan pidana dilakukan untuk membuktikan ada atau tidaknya tindak pidana berdasarkan alat bukti yang sah.

Karena itu, hasil sidang etik tidak boleh langsung disamakan dengan putusan pengadilan pidana. Masing-masing proses tetap harus berjalan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Perhatian Publik Tertuju pada Transparansi Persidangan

Penerbitan Perpol Nomor 4 Tahun 2026 menjelang sidang etik Listyo Sigit menimbulkan perhatian terhadap perubahan mekanisme penegakan kode etik Polri. Terlebih, sejumlah ketentuan yang diperbarui berkaitan langsung dengan komposisi majelis, kehadiran terduga pelanggar, dan hak mengajukan banding.

Keterbukaan menjadi salah satu aspek penting dalam pelaksanaan persidangan. Publik perlu mengetahui dasar pembentukan majelis, mekanisme pemeriksaan, serta pertimbangan yang digunakan dalam menjatuhkan putusan.

Di sisi lain, proses hukum tetap harus menghormati hak pihak yang diperiksa. Penilaian terhadap dugaan pelanggaran harus didasarkan pada bukti dan prosedur, bukan semata-mata tekanan opini publik.

Sidang etik pekan depan akan menjadi tahap penting dalam penanganan perkara yang melibatkan mantan Kapolri tersebut. Perhatian berikutnya tertuju pada susunan majelis KKEP, jalannya pemeriksaan, dan keputusan resmi yang akan diumumkan Polri.

Mengapa Perpol Baru Terbit Menjelang Sidang Listyo Sigit?

Waktu penerbitan Perpol Nomor 4 Tahun 2026 menjadi salah satu aspek yang paling banyak diperhatikan. Regulasi tersebut ditandatangani pada 16 November 2026, sementara sidang etik Listyo Sigit diumumkan akan berlangsung pada pekan berikutnya.

Kedekatan waktu itu memunculkan pertanyaan mengenai kebutuhan perubahan aturan dan penerapannya terhadap perkara yang sedang berjalan. Polri menjelaskan bahwa regulasi baru diperlukan untuk mengatur mekanisme persidangan, terutama terkait pembentukan majelis yang akan memeriksa mantan Kapolri.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir juga menyebut penanganan perkara Listyo menjadi salah satu pertimbangan dalam pembaruan regulasi. Dengan demikian, perubahan aturan tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan sidang secara daring, tetapi juga menyentuh persoalan kepangkatan anggota majelis.

Apakah Aturan Baru Berlaku Khusus untuk Listyo?

Perpol Nomor 4 Tahun 2026 merupakan perubahan terhadap aturan Kode Etik Profesi dan KKEP yang berlaku di lingkungan Polri. Karena berbentuk peraturan kepolisian, ketentuannya menjadi bagian dari mekanisme umum penegakan kode etik, bukan aturan yang hanya ditujukan kepada satu orang.

Namun, beberapa perubahan memang memiliki relevansi langsung dengan sidang Listyo. Salah satunya Pasal 42 yang mengatur persyaratan pangkat anggota majelis dibandingkan dengan pangkat terduga pelanggar.

Ketentuan tersebut memungkinkan anggota majelis berpangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah. Pengaturan ini memberikan ruang bagi Polri untuk membentuk majelis yang memenuhi persyaratan ketika menghadapi perkara yang melibatkan perwira berpangkat jenderal bintang empat.

Hal yang perlu diperhatikan adalah penerapan aturan tersebut harus tetap mengikuti prinsip kepastian hukum. Publik dapat menilai prosesnya melalui keterbukaan mengenai dasar pembentukan majelis dan mekanisme pemeriksaan yang digunakan.

Siapa yang Bisa Memimpin Sidang Etik Listyo Sigit?

Pertanyaan mengenai siapa yang akan memimpin sidang menjadi perhatian karena Listyo Sigit merupakan mantan Kapolri dengan pangkat jenderal bintang empat.

Berdasarkan Pasal 42 Perpol Nomor 4 Tahun 2026, susunan KKEP terdiri atas ketua, wakil ketua, dan anggota. Ketua serta wakil ketua juga merangkap sebagai anggota majelis.

Ketentuan kepangkatan memberikan beberapa kemungkinan bagi susunan majelis. Jika mengacu pada aturan tersebut, perwira tinggi berpangkat jenderal, komisaris jenderal, maupun inspektur jenderal dapat masuk dalam pertimbangan sesuai batas kepangkatan yang ditentukan.

Meski demikian, ketentuan itu tidak berarti semua perwira dengan pangkat tersebut otomatis dapat menjadi anggota majelis. Polri tetap harus memperhatikan persyaratan lain serta mekanisme penunjukan yang berlaku.

Nama Anggota Majelis Belum Diumumkan

Hingga Rabu, 18 November 2026, Polri belum mengungkap nama-nama perwira tinggi yang akan menjadi anggota majelis sidang etik Listyo. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyatakan susunan majelis akan disampaikan lebih lanjut sesuai mekanisme Perpol terbaru.

Informasi mengenai ketua, wakil ketua, dan anggota majelis menjadi penting untuk memastikan proses pemeriksaan berlangsung sesuai ketentuan. Terlebih, perkara ini melibatkan mantan pejabat tertinggi di lingkungan kepolisian.

Penunjukan majelis juga akan menjadi salah satu bagian yang diperhatikan dalam pelaksanaan sidang. Publik menunggu penjelasan resmi mengenai siapa yang mendapatkan kewenangan untuk memeriksa dugaan pelanggaran etik tersebut.

Sidang Etik Bisa Digelar Daring, tetapi Tidak Otomatis

Salah satu perubahan yang cukup menonjol dalam Perpol Nomor 4 Tahun 2026 adalah kemungkinan pelaksanaan sidang KKEP melalui media elektronik.

Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 59 ayat (2). Terduga pelanggar wajib menghadiri sidang secara langsung atau melalui media elektronik dengan persetujuan Ketua KKEP.

Artinya, persidangan secara daring bukan pilihan yang dapat digunakan secara sepihak oleh pihak yang diperiksa. Ketua KKEP tetap memiliki kewenangan untuk menyetujui atau tidak menyetujui mekanisme tersebut.

Alasan Kehadiran Elektronik Diatur

Penggunaan media elektronik memberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan persidangan. Mekanisme ini dapat menjadi alternatif ketika terdapat kondisi tertentu yang membuat kehadiran langsung tidak memungkinkan atau membutuhkan penyesuaian.

Namun, pelaksanaan sidang secara daring tetap harus menjamin hak terduga pelanggar untuk mengikuti pemeriksaan. Keterangan, tanggapan, dan proses pembelaan harus dapat disampaikan secara layak.

Dalam perkara Listyo, belum ada pengumuman bahwa sidang akan dilaksanakan secara daring. Polri baru menjelaskan bahwa aturan tersebut memungkinkan penggunaan media elektronik berdasarkan persetujuan Ketua KKEP.

Karena itu, publik perlu membedakan antara ketentuan yang memberikan pilihan dan keputusan konkret mengenai format persidangan.

Perbandingan dengan Sidang Etik Ahrie Sonta dan Eko Hadi

Sebelum sidang Listyo digelar, dua perwira tinggi lain yang terseret perkara dugaan penyadapan telah menjalani sidang etik. Mereka adalah Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso.

Ahrie menjalani sidang KKEP pada 10 November 2026. Majelis menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Ahrie kemudian mengajukan banding terhadap keputusan tersebut.

Sementara itu, Eko Hadi menjalani sidang etik pada 17 November 2026. Setelah pemeriksaan yang berlangsung berjam-jam, majelis juga menjatuhkan sanksi PTDH terhadap dirinya. Eko turut mengajukan banding.

Perkembangan tersebut membuat sidang Listyo menjadi salah satu agenda yang paling dinantikan dalam rangkaian penanganan perkara. Namun, hasil pemeriksaan terhadap Ahrie dan Eko tidak otomatis menentukan putusan terhadap Listyo.

Setiap Terduga Pelanggar Harus Diperiksa Berdasarkan Perannya

Dalam penegakan kode etik, majelis perlu memeriksa dugaan perbuatan setiap anggota secara individual. Keterangan saksi, bukti, serta hubungan masing-masing pihak dengan peristiwa yang diperiksa menjadi bagian dari pertimbangan.

Meskipun perkara mereka berada dalam rangkaian penyidikan yang sama, peran dan dugaan pelanggaran setiap orang dapat berbeda. Karena itu, keputusan terhadap satu anggota tidak dapat langsung digunakan sebagai kesimpulan untuk anggota lainnya.

Sidang Listyo nantinya akan menjadi kesempatan bagi majelis untuk memeriksa dugaan pelanggaran etik yang dikaitkan dengan dirinya. Hasil akhirnya harus menunggu keputusan resmi KKEP.

Empat Perwira dalam Perkara Penyadapan

Perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyeret empat nama perwira tinggi Polri. Mereka adalah Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi.

Keempatnya diberitakan telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal. Polisi mendalami dugaan penggunaan perangkat dan akses informasi elektronik tanpa hak terhadap sejumlah pihak.

Dalam perkembangan proses etik, Ahrie dan Eko telah dijatuhi sanksi PTDH. Listyo dijadwalkan menjalani sidang pada pekan berikutnya, sedangkan sidang etik Slamet belum dijadwalkan karena yang bersangkutan masih menjalani pemulihan kesehatan.

Perbedaan jadwal tersebut menunjukkan bahwa penanganan etik masing-masing anggota berjalan melalui proses tersendiri. Kondisi kesehatan, kesiapan pemeriksaan, dan prosedur internal dapat memengaruhi pelaksanaan sidang.

Perubahan Aturan Banding Menjadi Perhatian

Selain komposisi majelis, Perpol Nomor 4 Tahun 2026 juga mengubah ketentuan mengenai pihak yang berhak mengajukan banding.

Dalam aturan sebelumnya, hak mengajukan banding dapat dilakukan oleh pelanggar maupun sejumlah anggota keluarga. Melalui revisi terbaru, hak tersebut dibatasi kepada pelanggar yang bersangkutan.

Perubahan ini menjadi relevan setelah Ahrie dan Eko mengajukan banding atas putusan PTDH. Mekanisme banding selanjutnya harus mengikuti ketentuan yang berlaku pada saat proses tersebut dilaksanakan.

Pengaturan banding merupakan bagian penting dalam sistem penegakan etik. Mekanisme tersebut memberikan ruang bagi pihak yang dijatuhi sanksi untuk meminta pemeriksaan ulang sesuai prosedur.

Transparansi Menjadi Ujian bagi Penegakan Etik Polri

Penerbitan aturan baru menjelang sidang Listyo membuat perhatian publik tidak hanya tertuju pada hasil pemeriksaan, tetapi juga pada proses pembentukan majelis dan penerapan regulasi.

Polri telah menyatakan bahwa tidak ada perlakuan khusus berdasarkan pangkat maupun jabatan. Pernyataan tersebut akan dinilai melalui pelaksanaan sidang yang transparan, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Beberapa hal yang masih dinantikan adalah pengumuman susunan majelis, tanggal pasti persidangan, format kehadiran Listyo, serta dasar pertimbangan putusan. Informasi tersebut akan membantu publik memahami bagaimana aturan baru diterapkan dalam perkara yang melibatkan mantan Kapolri.

Pada akhirnya, Perpol Nomor 4 Tahun 2026 menjadi dasar baru bagi mekanisme sidang etik Polri. Sementara itu, hasil pemeriksaan terhadap Listyo Sigit tetap harus ditentukan melalui proses KKEP berdasarkan bukti dan ketentuan yang berlaku.

Perhatian berikutnya tertuju pada pelaksanaan sidang pekan depan. Publik menunggu apakah mekanisme baru tersebut akan berjalan sesuai penjelasan Polri dan bagaimana majelis mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran etik yang sedang diperiksa.