Eri Cahyadi Siapkan Bendera Hitam bagi PD yang Gagal Bina Kampung Pancasila Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyiapkan cara terbuka untuk mengevaluasi perangkat daerah yang mendapat tugas membina Kampung Pancasila. Kantor perangkat daerah yang dinilai berhasil mendorong perubahan di wilayah binaannya akan diberi bendera putih. Sebaliknya, bendera hitam disiapkan bagi perangkat daerah yang dinilai belum berhasil menjalankan tugas pendampingan.
Kebijakan tersebut ditegaskan Eri di Surabaya pada Senin, 14 September 2026. Penilaian diarahkan kepada aparatur sipil negara yang menjadi pengampu di tingkat Rukun Warga. Pengampu dapat berasal dari dinas, badan, bagian, kecamatan, maupun kelurahan. Tugas mereka bukan sebatas datang dalam pertemuan, melainkan membantu warga menjalankan kegiatan yang dapat terlihat hasilnya.
Eri ingin capaian Kampung Pancasila ikut menjadi bahan evaluasi kinerja jajaran Pemerintah Kota Surabaya. Sistem bendera menjadi penanda yang mudah terlihat sekaligus memberi tekanan moral kepada perangkat daerah agar tidak menjadikan program berbasis RW sebagai pekerjaan administratif semata.
Bendera Putih untuk Berhasil, Hitam untuk yang Belum Berubah
Eri menjelaskan bahwa setiap pengampu memegang tanggung jawab terhadap kegiatan Kampung Pancasila di wilayah yang ditugaskan kepadanya. Aparatur diminta mampu menggerakkan warga serta membantu RW menemukan cara menyelesaikan persoalan di lingkungannya.
Bendera putih akan diberikan kepada perangkat daerah yang pengampunya dinilai berhasil. Bendera hitam akan ditempatkan di kantor perangkat daerah apabila wilayah binaannya tidak menunjukkan perubahan sesuai sasaran program.
Simbol tersebut bukan sekadar penanda juara dan kalah. Eri ingin perangkat daerah mengetahui bahwa pekerjaan mereka akan dinilai berdasarkan keadaan wilayah yang didampingi, bukan hanya laporan kegiatan, jumlah rapat, atau banyaknya kunjungan.
Laporan Jawa Pos pada awal September 2026 menyebut bendera hitam baru dapat dilepas setelah indikator perubahan di wilayah tersebut tercapai. Eri juga mengatakan apabila dalam kurun satu tahun tidak terdapat perbaikan, hasil tersebut dapat menjadi salah satu unsur evaluasi kinerja. Kepala perangkat daerah bahkan disebut dapat menghadapi mutasi apabila pembinaan terus gagal.
Menurut penulis, penggunaan simbol yang mudah dilihat dapat menjadi pemicu kerja, tetapi kekuatannya tetap bergantung pada ukuran keberhasilan yang jelas. Bendera tidak boleh diberikan hanya berdasarkan kesan sesaat ketika pejabat melakukan kunjungan.
Kampung Pancasila Menjangkau 1.360 RW di Surabaya
Skala program yang harus diawasi cukup besar. Pemerintah Kota Surabaya mempunyai 1.360 RW yang tersebar di 153 kelurahan. Seluruh wilayah tersebut masuk dalam pengembangan Kampung Pancasila dan juga diarahkan mengikuti kompetisi yang berlangsung pada 2026.
Program Kampung Pancasila sebenarnya telah digerakkan secara luas sejak 2025. Pada pelaksanaan awal, kepala perangkat daerah, camat, lurah, serta tim pendamping diarahkan turun ke 1.360 titik. Pemerintah kota ketika itu juga menerjunkan 669 ASN dan non ASN untuk mendampingi wilayah.
Pada 2026, pendampingan diperkuat. Pemerintah kota menempatkan ASN sebagai pengampu RW agar hubungan antara birokrasi dan warga berlangsung lebih dekat. Aparatur tidak hanya menunggu laporan masuk ke kantor, tetapi diharapkan memahami sendiri masalah yang ditemukan di lingkungan masyarakat.
Kebijakan ini membuat hasil sebuah kampung ikut melekat pada tanggung jawab perangkat daerah. Ketika pengelolaan sampah tidak bergerak, UMKM tidak tumbuh, anak putus sekolah tidak tertangani, atau keamanan lingkungan tidak diperkuat, aparatur pengampu diminta ikut mencari penyebab dan jalan keluarnya.
Empat Pilar Menjadi Dasar Penilaian
Pemerintah Kota Surabaya tidak menilai Kampung Pancasila hanya berdasarkan kebersihan atau tampilan lingkungan. Terdapat empat pilar yang menjadi dasar, yakni lingkungan, kemasyarakatan, ekonomi, serta sosial budaya.
Pilar lingkungan antara lain menilai kemampuan warga memilah sampah mulai dari rumah. Pemerintah ingin sampah tidak langsung tercampur dan dikirim seluruhnya ke tempat pemrosesan akhir. RW didorong mempunyai sistem pemilahan serta pengolahan yang dapat berjalan secara rutin.
Pilar kemasyarakatan melihat keamanan lingkungan. Jadwal penjagaan, pemanfaatan kamera pengawas, koordinasi warga, serta usaha menciptakan kawasan yang aman dari pencurian kendaraan menjadi bagian yang diperhatikan.
Pada pilar ekonomi, penilaian melihat kegiatan usaha warga serta kepedulian antarmasyarakat. Pemerintah ingin warga yang mempunyai kemampuan ekonomi dapat membantu kelompok yang membutuhkan. UMKM juga diarahkan bergerak agar uang dapat berputar lebih banyak di lingkungan setempat.
Sementara itu, pilar sosial budaya menyentuh kesehatan dan pendidikan. Anak yang berhenti sekolah, keluarga yang membutuhkan bantuan, persoalan kesehatan, hingga kondisi sosial lain harus dapat dikenali oleh pengurus wilayah bersama pengampu.
Lingkungan dan Ekonomi Mendapat Bobot Lebih Besar
Walaupun seluruh pilar saling berhubungan, pemerintah kota menyatakan lingkungan dan ekonomi memperoleh bobot penilaian lebih besar dalam Lomba Kampung Pancasila 2026.
Pemilahan sampah dipilih karena merupakan pekerjaan yang membutuhkan keterlibatan rumah tangga. Keberhasilan tidak dapat dicapai hanya dengan satu kegiatan kerja bakti. Kebiasaan warga harus berubah dari rumah dan berlangsung setiap hari.
Ekonomi mendapat perhatian besar karena Kampung Pancasila juga diarahkan untuk memperkuat kemandirian warga. Eri sebelumnya mendorong anak muda terlibat sebagai pelaku usaha, distributor kebutuhan sehari hari, serta penggerak kegiatan produktif di kampung. Di RW 05 Banjarsugihan, misalnya, ia mendorong pemuda ikut menggerakkan perdagangan lokal sehingga belanja masyarakat dapat berputar di wilayah sendiri.
Pendekatan tersebut membuat keberhasilan perangkat daerah tidak cukup diukur berdasarkan pembangunan fisik. Pengampu perlu melihat apakah warga dapat membentuk kegiatan yang terus berjalan setelah pendamping tidak berada di lokasi.
ASN Tidak Cukup Datang lalu Mengisi Laporan
Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widyatmoko menilai evaluasi berbasis capaian dapat digunakan untuk memacu kinerja ASN. Namun, ia meminta pemerintah kota membuat indikator yang jelas agar bendera hitam tidak diberikan berdasarkan penilaian subjektif.
Menurut Yona, aparatur yang menjadi pengampu harus benar benar turun ke lapangan dan memahami persoalan di RW. Kehadiran administratif tidak cukup apabila ASN tidak mengetahui kebutuhan warga yang menjadi tanggung jawabnya.
Ia juga mengingatkan pemerintah tidak langsung menyalahkan kepala perangkat daerah apabila sebuah wilayah belum bergerak sesuai target. Penyebabnya dapat berasal dari kinerja pendamping, rancangan program, lemahnya koordinasi, atau keadaan sosial masyarakat yang membutuhkan cara penanganan berbeda.
Masukan tersebut penting karena kondisi 1.360 RW tidak seragam. Ada kampung dengan kegiatan ekonomi yang telah kuat, sementara wilayah lain mempunyai banyak keluarga berpenghasilan rendah. Ada RW yang mempunyai lahan untuk bank sampah, tetapi kawasan padat mungkin memiliki ruang sangat terbatas.
Menurut penulis, ukuran yang adil harus melihat titik awal setiap wilayah. RW yang memulai dari persoalan berat tidak semestinya langsung dianggap gagal hanya karena hasil akhirnya belum menyamai kampung yang sejak awal sudah mempunyai organisasi dan fasilitas lebih kuat.
Penilaian Tidak Hanya Bergantung pada Kunjungan Pejabat
Pemerintah Kota Surabaya telah menyiapkan sistem kompetisi yang menggunakan data serta verifikasi lapangan. Lomba Kampung Pancasila berlangsung mulai September hingga Desember 2026 dan melibatkan seluruh RW.
Tahapannya dimulai dari pendaftaran daring dan seleksi administrasi. Salah satu bahan yang dipakai adalah data pada aplikasi Sayang Warga. RT dan RW melakukan penilaian mandiri secara berkala, sedangkan Kader Surabaya Hebat membantu pengisian informasi yang dibutuhkan.
Data tersebut menghasilkan skor awal. Tim kemudian melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan informasi yang dimasukkan sesuai keadaan sebenarnya.
Tim penilai melibatkan perangkat daerah, akademisi, media, serta tenaga profesional. Dengan susunan tersebut, pemerintah mencoba mengurangi ketergantungan pada penilaian satu pejabat.
Dari 1.360 RW, verifikasi tahap pertama akan memilih 500 wilayah. Penyaringan selanjutnya menghasilkan 200 RW sebelum peserta kembali dikelompokkan berdasarkan karakter jumlah RT menuju tahapan berikutnya.
Bendera Hitam Bisa Berkaitan dengan Penilaian Kepala Dinas
Pernyataan Eri membuat sistem Kampung Pancasila tidak lagi hanya menjadi perlombaan antarkampung. Hasilnya juga diarahkan menjadi salah satu alat membaca kemampuan perangkat daerah dalam bekerja bersama masyarakat.
Dalam laporan awal September, Eri menyebut kegagalan selama satu tahun dapat menjadi bahan penilaian. Bahkan kepala dinas disebut dapat dimutasi apabila tidak ada perubahan di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
Namun, sampai sekarang belum dijelaskan secara rinci apakah bendera hitam merupakan bentuk hukuman disiplin ASN menurut aturan kepegawaian atau hanya instrumen evaluasi internal pemerintah kota. Karena itu, keduanya perlu dibedakan.
Mutasi pejabat mempunyai prosedur kepegawaian tersendiri. Sementara pemasangan bendera lebih menyerupai penanda kinerja yang dibuat terbuka untuk memberi tekanan agar perangkat daerah segera memperbaiki pembinaan.
Keputusan lanjutan idealnya tetap menggunakan data. Pemerintah perlu menunjukkan wilayah yang menjadi tanggung jawab sebuah dinas, target yang telah disepakati, capaian sebelum pendampingan, serta perkembangan setelah ASN masuk.
Pengampu Diminta Mengenali Warga yang Membutuhkan Bantuan
Sejak program dijalankan, Eri telah meminta pendamping melakukan pendataan terhadap warga miskin, ibu hamil berisiko tinggi, anak putus sekolah, kasus stunting, serta pengangguran terbuka.
Pendataan tersebut diharapkan membuat pemerintah mengetahui kebutuhan warga sampai tingkat RW. Jika ditemukan anak berhenti sekolah, perangkat daerah tidak hanya mencatat jumlahnya. Pengampu perlu mengetahui penyebabnya, apakah berkaitan dengan biaya, persoalan keluarga, kebutuhan bekerja, atau masalah lain.
Cara yang sama berlaku terhadap pengangguran. Pemerintah dapat melihat keterampilan warga, peluang kerja di sekitar, serta jenis pelatihan yang benar benar dibutuhkan.
Pada ibu hamil berisiko tinggi, data yang tersedia di tingkat kampung dapat membantu layanan kesehatan melakukan pemantauan lebih cepat. Pemerintah juga dapat menghubungkan keluarga dengan fasilitas kesehatan sesuai kebutuhan.
Data warga inilah yang kemudian membuat tugas pengampu lebih berat daripada sekadar menyelenggarakan acara. Keberhasilan harus terlihat dari persoalan yang ditangani.
Gotong Royong Menjadi Sasaran Utama
Eri sejak awal menempatkan gotong royong sebagai dasar Kampung Pancasila. Ia ingin warga yang mempunyai kemampuan membantu warga lain, menjaga keamanan bersama, serta membangun lingkungan tanpa sepenuhnya menunggu pemerintah kota.
Pada sejumlah kunjungan, Eri meminta RW mengembangkan kegiatan sesuai kekuatan masing masing. Wilayah dapat membangun bank sampah, kegiatan ekonomi pemuda, bantuan sosial warga, pengolahan makanan, atau kegiatan lain yang mampu menggerakkan masyarakat.
RW 03 di kawasan Tembok Lor, Kecamatan Bubutan, misalnya, pernah dijadikan percontohan pengelolaan sampah setelah warga mengembangkan bank sampah dan rumah cacing. Pemerintah kota kemudian mendorong wilayah lain belajar dari kegiatan tersebut.
Pola semacam ini menunjukkan bahwa Kampung Pancasila tidak dibangun menggunakan satu bentuk yang harus sama di seluruh Surabaya. Target besarnya serupa, tetapi kegiatan dapat menyesuaikan kemampuan warga.
Perangkat Daerah Harus Menjadi Penghubung Antarprogram
Salah satu keuntungan menempatkan ASN sebagai pengampu adalah akses langsung terhadap berbagai layanan pemerintah kota. Ketika sebuah RW mempunyai persoalan sampah, pengampu dapat berkoordinasi dengan dinas terkait. Jika masalahnya anak putus sekolah, jalurnya dapat diteruskan kepada perangkat daerah yang menangani pendidikan.
Begitu pula ketika ditemukan pengangguran, usaha kecil yang membutuhkan pendampingan, persoalan drainase, kesehatan, keamanan, atau data bantuan sosial. ASN mempunyai akses birokrasi yang lebih cepat dibandingkan warga yang harus mencari sendiri kantor yang tepat.
Karena itu, kegagalan pembinaan dapat terjadi ketika pengampu hanya berfungsi sebagai pencatat masalah. Nilai tambahan aparatur berada pada kemampuannya membawa persoalan RW menuju perangkat daerah yang mempunyai kewenangan menyelesaikannya.
Pemerintah kota sebelumnya membentuk 15 tim pendamping yang melibatkan berbagai dinas, badan, kecamatan, dan kelurahan. Susunan tersebut dibuat agar masalah kampung dapat ditangani melalui kerja bersama, bukan hanya dibebankan kepada satu instansi.
Bendera Hitam Baru Bermanfaat Jika Warga Ikut Menilai
Kebijakan bendera hitam akan lebih kuat apabila warga ikut mengetahui indikator yang digunakan. Ketua RT, RW, Karang Taruna, kader, pelaku UMKM, dan kelompok masyarakat dapat menjadi sumber informasi mengenai seberapa aktif pengampu bekerja.
Penilaian warga juga dapat membantu membedakan antara ASN yang sering datang tetapi tidak menghasilkan penyelesaian dengan aparatur yang mungkin tidak banyak muncul dalam acara seremonial, namun berhasil menghubungkan warga dengan layanan pemerintah.
Komisi A DPRD Surabaya telah mengingatkan agar evaluasi tidak berhenti pada label berhasil atau gagal. Pemerintah perlu melihat sebab sebuah wilayah tertinggal dan menentukan intervensi yang sesuai.
Bendera hitam dengan demikian dapat menjadi awal evaluasi, bukan akhir proses. Setelah dipasang, perangkat daerah perlu mengetahui indikator apa yang gagal, target yang harus diperbaiki, serta waktu yang diberikan untuk melakukan perubahan.
Laporan mengenai kebijakan Eri menyebut bendera hitam dapat dicabut ketika indikator perbaikan sudah terlihat. Mekanisme tersebut memberi kesempatan kepada perangkat daerah memperbaiki kinerjanya sekaligus membuat hasil pembinaan dapat diamati dari waktu ke waktu.
